Lagi dan Lagi, IBH Berikan Jawaban Monoton Soal DTKS Kota Depok
jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono angkat suara soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pria yang akrab disapa IBH ini mengatakan, DTKS yang menjadi acuan penerima bantuan sifatnya dinamis, sehingga data tersebut akan terus diperbaiki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos).
Saat pandemi Covid-19 hampir seluruh daerah banyak yang memasukan data masyarakat ke DTKS. Hal itu dilakukan agar warga yang terdampak pandemi Covid-19 bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Sehingga, data yang ada di DTKS itu belum tentu benar-benar warga miskin,” ucapnya usai menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian hasil reses, Jumat (27/5).
IBH tak menampikan bisa saja warga yang tidak tergolong miskin tetapi namanya ada di dalam DTKS, bahkan bisa juga ada warga miskin yang datanya belum masuk dalam DTKS.
“Karena data ini sifatnya dinamis tidak statis. Maka kami terus melakukan perbaikan data ini. Seperti ada yang meninggal, ada yang sudah ekonominya mapan, maka harus dikeluarkan dari data. Saat ada warga miskin yang belum terdata juga bisa kami masukan nantinya," jelasnya.
Oleh karena itu, dalam proses pendataan perlu dukungan dari semua pihak, dan bagi masyarakat yang menemukan warga mampu tetapi masuk dalam DTKS maka bisa lapor kepada Pemkot Depok.
“Jika menemukan adanya penerima bantuan sosial, tetapi dia orang kaya, orang mampu, tidak miskin, maka laporkan ke kami siapa namanya, di mana rumahnya, dan bantuannya apa, agar kami kroscek," ungkapnya.
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengakui jika Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Depok harus terus diperbaharui dan diperbaiki.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News