Penjelasan Sekolah Soal Pencopotan Kepsek SMAN 6 Depok

“Artinya, kalau kami mau mengembalikan pembiayaan ini ke orang tua siswa, orang tua siswa akan hanya menerima 25 persen. Nah itu kan berpotensi menjadi polemik, pasti orang tua murid yang sudah bayar akan kecewa. Itulah pertimbangannya,” tambahnya.

Dirinya mengakui, mungkin pihaknya salah menafsirkan himbauan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tersebut.

“Pada saat itu mohon maaf, mungkin kami salah, sekaligus pada kesempatan ini kepada Pak Gubernur Jawa Barat, kalau memang kami dianggap menyalahi aturan, kami sekali lagi mohon maaf dan mohon arahan serta bimbingan Bapak selaku Gubernur Jawa Barat. Karena SMA Negeri 6 Depok ini memang adalah bagian dari keluarga besar pemerintahan Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.

Syahri mengaku, pihaknya memaknai himbauan bukanlah sebuah larangan, kemudian keberangkatan tetap dilanjutkan setelah melakukan rembukan.

“Karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan. Artinya, katakanlah kami telah salah menafsirkan itu. Kami juga tidak menganggap kami benar sepenuhnya," ujarnya.

Kemudian, terkait keputusan Gubernur Jawa Barat yang mencopot Kepsek, pihaknya menghormati keputusan Gubernur Jawa Barat.

“Mengenai keputusan dalam salah satu video setelah pelantikan Gubernur Jawa Barat di tanggal 20 Februari 2025 mencopok pak kepsek, itu kewenangan beliau,” ucapnya.

“Kalau memang nanti, mungkin apakah beliau nanti memberikan tugas kepada inspektorat atau Dinas Pendidikan untuk klarifikasi atau menelusuri adakah di dalamnya pelanggaran dan sebagainya. Sehingga terbukti ibu kepala sekolah ini ada satu kesalahan. Tentunya saya yakin, ibu kepala sekolah juga akan mengikuti semua proses yang harus dilalui,” ungkapnya.