Pegawai Hotel di Bandung Barat Terancam PHK Gegara Kebijakan Efisiensi Anggaran

Meski begitu, Eko berharap pemerintah khususnya pemerintah daerah melakukan kajian secara komprehensif agar efesiensi anggaran yang dilakukan tidak berdampak buruk pada sektor pariwisata khususnya di Bandung Barat.

“Sejauh ini belum, belum ada yang cancel cancel, sekarang masih berjalan. Kita berharap pemerintah tetap bisa memberikan iklim yang sejuk untuk sektor pariwisata,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan PHRI Jawa Barat. Ketua PHRI Jabar Dodi Ahmad Sofiandi mengatakan, efisiensi ini sudah terasa sejak Januari 2025, di mana hotel-hotel di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung okupansinya 30 persen sampai 35 persen.

"Kalau ini berkepanjangan bisa mengakibatkan kemungkinan besar usaha dari hotel dan pariwisata khususnya bisa memangkas karyawannya minimal 50 persen dari jumlah karyawan sekarang," kata Dodi saat dihubungi.

Menurutnya, pada bulan kemarin pesanan dari kementerian-kementerian maupun perangkat daerah di tingkat provinsi sudah banyak yang membatalkan pesanan untuk berbagai kegiatan di perhotelan. Terlebih, okupansi dari kegiatan-kegiatan tersebut menambah income besar di sektor perhotelan.

Untuk memenuhi break even point (BEP) atau titik keseimbangan, okupansi hotel harusnya 50 sampai 55 persen. Dengan kondisi 30 persen, otomatis ada defisit 20 persen sampai 25 persen.

"Nah, kalau defisit 25 persen kalau selama sebulan dua bulan masih bisa kita tanggulangi. tapi kalau sampai sampai akhir lebaran nanti April masih begini, semua hotel yang okupansinya kurang, sudah sepakat akan melaksanakan efisiensi dari semua kegiatan. Salah satunya yang paling besar (pengurangan) karyawan," jelasnya.

Jika semua hotel turut melakukan efisiensi kegiatan, menurut Dodi, akan banyak karyawan hotel dan restoran yang kemungkinan di PHK. (mcr27/jpnn)