Pegawai Hotel di Bandung Barat Terancam PHK Gegara Kebijakan Efisiensi Anggaran
jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Karyawan hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampah dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Bandung Barat Eko Suprianto mengatakan, pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah langkah paling realistis untuk memangkas anggaran sebab efisiensi yang dilakukan pemerintah.
“Kalau rencana atau kebijakan ini dilaksanakan terus berdampak pada kegiatan perusahaan (hotel dan restoran) kurang, ya kami pasti merasionalisasi tenaga kerja," kata Eko, Senin (17/2/2025).
Eko mengungkapkan, kegiatan seperti Meeting, Incentives, Convention, and Exhibition (MICE) adalah jantung dari operasional hotel bisnis, khususnya yang ada di Bandung Barat.
Dengan minimnya kegiatan MICE karena efisiensi anggaran, otomatis omzet hotel dan restoran ikut terdampak.
Biasanya, kata dia, saat omzet turun drastis, pemangkasan karyawan merupakan hal utama yang dilakukan oleh pelaku usaha.
"Yang paling gampang pengusaha akan melakukan itu (PHK), selain mencari pangsa pasar yang baru," tegasnya.
Eko mengaku kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 itu belum berdampak terhadap sektor pariwisata khususnya hotel dan restoran di Bandung Barat.
Karyawan hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Bandung Barat terancam PHK dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
