Bahas LKPJ Bima-Dedie, DPRD Temukan Kejanggalan dalam Rotasi-Mutasi Jabatan
Lebih lanjut, anggota tim Pansus LKPJ 2023, Endah Purwanti, mengungkapkan berdasarkan hasil ekspose, sementara ini tim pansus tengah mendalami beberapa materi.
Di antaranya adalah perihal pengelolaan aset pemerintah daerah dan isu rotasi mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang sering kali dilakukan dalam masa jabatan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Menurutnya, rotasi mutasi yang dilakukan oleh Bima, bertentangan dengan tagline Abdi Bogor yang diusung dalam program kerja Bima, yaitu meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Endah mencatat setidaknya telah dilakukan lima kali rotasi mutasi pada tahun 2023. Hal tersebut menyebabkan tidak berjalannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, karena ASN yang terlalu sering berpindah-pindah instansi.
"Rotasi mutasi yang dilakukan pada akhir tahun, menunjukkan bahwa rotasi mutasi menghambat kinerja ASN. Contoh lurah yang baru menjabat beberapa bulan saja sudah dipindah lagi ke instansi lainnya. Belum duduk tetapi sudah kena rotasi lagi, begitulah," jelas Endah.
Secara garis besar, Endah menilai program yang disusun oleh SKPD hanya sebatas formalitas saja, karena hanya mengulang program yang sudah ada dari tahun ke tahun.
Ia menilai tidak ada inovasi ada gebrakan program yang disusun berdasarkan kondisi masyarakat di setiap wilayah.
"Program yang disusun oleh dinas selama ini hanya kegiatan rutin, tidak ada kegiatan yang menjadi terobosan. Jadi dari semua indikator memang tercapai kinerjanya, tetapi tidak ada inovasi di dalamnya," ungkap Endah
Rotasi-mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Bogor menjadi salah satu sorotan DPRD Kota Bogor saat membahas LKPJ Wali Kota Bogor.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
