Pendataan ASN Rentan Jadi Penyebab Belum Maksimalnya WFH 30 Persen di Kota Depok
jabar.jpnn.com, DEPOK - Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negera (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemkot Depok mulai diberlakukan hari ini.
Pemberlakuan WFH tersebut merupakan imbas dari polusi udara yang melanda sebagian besar wilayah Jabodetabek.
Kendati demikian, Idris menyebut bahwa penerapan WFH di hari pertama ini baru berjalan sebagian dan belum mencapai 30 persen.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mendata ASN dan Non-ASN yang memang layak mendapatkan WFH.
“Terus terang sedari kemarin kami masih melakukan pendataan ASN mana yang harus dan benar-benar didahulukan untuk WFH,” ucapnya, seusai menghadiri HUT ke-24 DPRD Depok, Senin (4/9).
Hal tersebut lantaran banyak para ASN yang harus diprioritaskan untuk WFH.
Baca Juga:
“Sebab kalau dari sisi usia pralansia ini memang banyak sekali, sehingga yang diprioritaskan memang yang agak sedikit rentan kesehatannya,” ujarnya.
Hingga saat ini Pemkot Depok masih melakukan pendataan terkait ASN yang akan menjadi prioritas untuk WFH.
Gegara hal ini Pemerintah Kota Depok belum memberlakukan WFH 30 persen bagi ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemkot Depok. Begini alasan lengkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
