DPRD Kota Depok Pertanyakan Kesenjangan Data Kemiskinan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kota Depok M. Supariyono mempertanyakan kesenjangan data kemiskinan di Kota Depok pada saat pandemi Covid-19.

Supariyono mengatakan, berdasarkan data kemiskinan yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok di tahun 2019 yaitu 2,07 persen. Sedangkan, saat pandemi di 2020 meningkat menjadi 2,45 persen.

“Kalau diasumsikan penduduk Depok 2,5 juta jiwa berarti ada 61.250 warga miskin, dan itu sebenarnya kecil karena hanya 2,5 persen,” ucap Supriyono usai Sidang Parimpurna, di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (4/1).

Namun, Supriyono mengaku heran dengan perbedaan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, yang menyebutkan ada sekitar 1,2 hingga 1,25 juta warga miskin di Depok.

“Artinya, kalau jumlah penduduk 2,5 juta jiwa berarti setengah orang Depok itu warga miskin. Menurut say aitu tidak logis,” tegasnya.

Supriyono menuturkan telah mencari tahu apa penyebab data yang ada bisa setinggi itu. Berdasarkan edaran Kemensos, semua orang yang mendapatkan bantuan saat pandemi Covid-19 dimasukan ke dalam DTKS.

“Jika dari indikasi tersebut, maka tidak hanya warga miskin saja yang masuk dalam DTKS,” ujarnya.

Ada pula aplikasi yang mempermudah dan memperbolehkan masyarakat mendaftarkan dirinya dalam DTKS. Menurutnya, tidak seperti dahulu yang pendataan DTKS melalui fasilitator dan kini bisa lebih mudah.