Dedi Mulyadi Sebut Jaswita Biang Kerok Banjir Bandang di Puncak Bogor

"Termasuk swasta-swasta juga harus berani evaluasi mana yang lebih didulukan, keselamatan warga atau hanya sekedar kesenangan hanya beberapa orang, keselamatan warga lebih utama dari apapun," lanjutnya.

Ia menambahkan, nantinya akan turut melakukan evaluasi beberapa objek wisata yang ada di wilayah alam Jawa Barat.

Menurutnya, hal ini harus dilakukan agar lebih tertata dan tidak menimbulkan kerugian di masyarakat secara luas, termasuk di area yang bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara.

Ia mengatakan merasa aneh dengan PTPN, di mana perusahaan pelat merah ini banyak melakukan realokasi tanah dari area perkebunan menjadi bangunan. Menurutnya, jika terus seperti ini ada baiknya diganti menjadi PT Pariwisata.

Disinggung soal nantinya apakah kemungkinan akan ada pencabutan izin dari perusahaan pariwisata yang mengelola lahan PTPN ini, Dedi menyerahkan hal ini ke Kementerian Lingkungan Hidup.

"Sangat bisa (dicabut izinnya), nanti tergantung rekomendasi di Kementerian Lingkungan Hidup ya," tandasnya. (mcr27/jpnn)