Biskita Trans Wibawa Mukti Siap Melayani Warga Bekasi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, mempersiapkan layanan Biskita Trans Wibawa Mukti yang segera beroperasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara mengatakan pemerintah pusat dalam hal ini BPTJ Kemenhub mendukung penuh layanan Biskita Trans Wibawa Mukti melalui penyediaan teknologi informasi selama satu tahun ke depan.

"Kami melihat ada komitmen kuat dari Kabupaten Bekasi menyelenggarakan feeder dari BTS itu sendiri, dan mengatasi permasalahan sosial yang hadir di lapangan. Kami menghargai dan bangga dengan Bupati Bekasi dan Kadishub yang telah berupaya melayani masyarakat dengan penyediaan angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal dan ini adalah langkah yang besar," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Yana Suyatna menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah strategis menyosialisasikan rencana pengoperasian Biskita Trans Wibawa Mukti kepada unsur pemerintahan internal, yaitu camat, pengusaha angkutan perkotaan dan masyarakat.

Pihaknya juga menerapkan tiga skema untuk mengatasi persoalan sosial terutama kepada pengusaha angkutan kota terdampak, yaitu melibatkan mereka dalam membentuk konsorsium yang nanti akan menjadi operator.

Kemudian melakukan pengalihan rute, dan skema terakhir apabila angkot tetap ingin melayani koridor yang sama maka pemerintah daerah memberi kesempatan untuk dapat berdampingan, namun tentu memiliki konsekuensi.

Yana menjelaskan bahwa saat ini ada tujuh koridor yang telah disiapkan, tetapi untuk tahap pertama koridor yang disiapkan akan melayani Stasiun LRT Jabodebek Jatimulya menuju Stasiun Cikarang, melewati Pasar Tambun, Pasar Cibitung serta Terminal Cikarang.

"Kami juga memohon dukungan BPTJ terkait dengan koordinasi lintas sektoral, mengingat jalur yang dilalui oleh Biskita Trans Wibawa Mukti melintasi jalan nasional, dan ada pihak eksternal yang perlu digandeng dari BPTJ seperti Kementerian PU. Perlu koordinasi dengan pihak kepolisian juga terkait penindakan. Kerja sama ini diharapkan dapat terus bersinergi dan menguatkan satu dengan lain," ujarnya pula.