Pimpinan DPRD Kota Depok Minta Oknum Guru dan Kepsek yang Terlibat Pungli Dipecat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo (HTA) meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat turun tangan untuk mengecek dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah negeri yang ada di Kota Depok.

Dirinya mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini banyak menerima laporan dari orang tua siswa yang anaknya bersekolah di SMA Negeri di Depok terkait adanya pungli.

“Beberapa SMA negeri, kejadiannya guru-guru dan komite sekolah mengadakan rapat dan memutuskan bahwa siswa melalui orang tua akan dipungut sumbangan sukarela untuk kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar (KBM),” ucapnya, Selasa (19/9).

Dia menerangkan sumbangan sukarela ini menjadi alat untuk berlindung, padahal ini merupakan pungli.

"Ini menjadi kedok, bahwa itu adalah sumbangan-sumbangan sukarela, padahal ini adalah pungli yang direstui oleh guru dan komiter sekolah. Mau enggak mau orang tua dan muridnya ada rasa khawatir jika itu tidak dilakukan, sehingga dengan terpaksa mereka mengikuti itu,” terangnya.

Dia menerangkan pungli tersebut dilakukan seperti pembelian buku, uang gedung, jalan-jalan dan sejenisnya.

“Kemudian ada juga yang dipaksa menonton kegiatan basket, di mana itu kalau tidak datang nilainya enggak bagus, ini kan engga bener,” tuturnya.

Dengan adanya hal tersebut, HTA meminta Disdik Jabar turun ke Depok untuk mengecek kebenarannya.