Buntut Lonjakan Kasus Covid-19 di Depok, Kebijakan PTM Dikembalikan ke Daerah?

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti buka suara soal usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang ingin pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi pemerintah pusat.

Agustina menyebut, pihaknya akan menyampaikan usulan Pemkot Depok ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, terkait evaluasi PTM Terbatas 100 persen di Kota Depok.

Hal tersebut dilakukan mengingat saat ini Kota Depok menjadi salah satu kota dengan penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi di Jawa Barat.

"Kami akan bersurat ke kementrian terkait evaluasi PTM ini. Agar nantinya bisa dirembukan kembali bersama kementrian terkait soal PTM dan SKB 4 Menteri ini," katanya, di sela-sela kunjungan Komisi X DPR RI di SMPN 1 Depok dan SDN Depok 1, Jumat (28/1).

Tak hanya itu, evaluasi PTM juga perlu dilakukan agar anak-anak dan orangtua merasa aman saat pelaksanaan PTM berlangsung di tengah lonjakan kasus Covid-19 seperti saat ini.

"Walaupun kami melihat wajah anak-anak sangat senang sekali bertemu dengan teman-temannya, tapi tetap kami juga harus memastikan keselamatan mereka di tengah pandemi yang sedang meningkat ini," ujarnya.

Melihat kondisi di lapangan, Agustina ingin agar kebijakan PTM dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing.

Mengingat pemerintah daerah lebih mengerti dan lebih paham dengan kondisi wilayahnya sendiri ketimbang pemerintah pusat.