PKB Jabar dan Serikat Tani Susun 15 Agenda Kawal UU Reforma Agraria Hingga Tingkat Desa

Huda mengatakan, salah satu pekerjaan penting yang harus segera dikawal adalah pemetaan tanah yang nantinya menjadi objek reforma agraria.

Dia mendorong organisasi petani mulai memetakan wilayah yang dinilai perlu menjadi prioritas redistribusi tanah.

“Kita berharap teman-teman petani, karena ini sudah menjadi mandat undang-undang, mulai memetakan titik-titik mana yang akan menjadi prioritas redistribusi tanah,” katanya.

Huda juga menyebut terdapat sekitar 1,7 juta hektare tanah yang masuk dalam kategori prioritas reforma agraria.

Data mengenai luasan tersebut sebelumnya juga disampaikan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada DPR sebagai bahan pembahasan reforma agraria.

Menurut Huda, proses penetapan lokasi prioritas tersebut harus dilakukan tanpa intimidasi terhadap masyarakat.

“Dalam undang-undang juga dijamin bahwa proses penetapan titik-titik prioritas, termasuk sekitar 1,7 juta hektare tanah yang masuk dalam kategori reforma agraria, tidak boleh ada intimidasi,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKB DPR RI Muhammad Khozin atau Gus Khozin menambahkan, pembentukan lembaga reforma agraria menjadi salah satu bagian penting yang perlu dikawal setelah UU disahkan.