PKB Jabar dan Serikat Tani Susun 15 Agenda Kawal UU Reforma Agraria Hingga Tingkat Desa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR RI pada 22 September 2026 belum menjadi akhir perjuangan dalam penataan agraria.

Justru setelah regulasi tersebut disahkan, pekerjaan rumah dinilai semakin besar, terutama memastikan aturan tersebut benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi petani serta masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan agraria.

Hal itu menjadi sorotan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat dalam diskusi publik bertajuk “Masa Depan Tanah dan Kesejahteraan Rakyat: Mengawal Implementasi UU Reforma Agraria” di Kantor DPW PKB Jabar, Jalan Ahmad Dahlan, Kota Bandung, Kamis (1/10/2026).

Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan, pengesahan UU tersebut merupakan tahapan penting setelah perjuangan panjang yang melibatkan berbagai kelompok, termasuk organisasi petani.

Namun, menurut Huda, pekerjaan belum selesai.

“Setahun yang lalu, tepatnya tanggal 30 September, kita juga membuat pertemuan dengan para petani. Waktu itu agendanya adalah mendesakkan agar Undang-Undang Reforma Agraria dapat segera dibahas dan ditetapkan. Alhamdulillah, pada 22 September lalu sudah disahkan,” kata Huda.

Dia menilai tahap berikutnya justru tidak kalah penting, yakni memastikan seluruh mandat dalam UU tersebut benar-benar diterapkan.

“Mandatnya cukup banyak. Salah satunya bahwa akan ada badan yang dibentuk dan berada langsung di bawah Presiden, yang akan melaksanakan mandat terkait dengan pengaturan reforma agraria. Jadi, prosesnya masih cukup panjang,” ujarnya.