ARUN Bersama RBPI dan Mahasiswa Siap Kawal Pembahasan Lima RUU Strategis di DPR RI

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) bersama Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), elemen mahasiswa, dan pelajar menyatakan akan mengawal pembahasan lima rancangan undang-undang (RUU) strategis yang tengah berproses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Pengawalan tersebut akan dilakukan melalui aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026, sekitar pukul 12.00 WIB. Berdasarkan keterangan panitia, massa aksi diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang yang berasal dari wilayah Jabodetabek.

Selain aksi di Jakarta, ARUN juga menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ARUN akan mengamplifikasi pernyataan sikap organisasi di daerah.

Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling, mengatakan pengawalan tersebut dilakukan untuk memastikan pembentukan undang-undang tidak berhenti pada aspek formal regulasi, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan hak-hak dasar masyarakat.

"Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dari pelindungan dan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen, yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Fernando, yang akrab disapa Nando, dalam konferensi pers di Kantor DPP ARUN, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurut Nando, lima RUU yang menjadi perhatian aliansi tersebut meliputi RUU Perampasan Aset, RUU Satu Data Indonesia, RUU Masyarakat Adat, RUU Sistem Ketenagakerjaan Nasional, serta revisi atau agenda legislasi terkait reforma agraria.

Pertama, ARUN menilai RUU Perampasan Aset perlu diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara sehingga aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip negara hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang terkait.

Kedua, RUU Satu Data Indonesia didorong untuk membangun sistem data nasional yang terintegrasi, transparan, dan akurat.