Respons Wagub Erwan Soal Usulan Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda

Sebelumnya, Koordinator tim pengusul, Ganjar Kurnia, mengatakan usulan perubahan nama bukan sekadar pergantian identitas administratif, melainkan upaya mengembalikan eksistensi Sunda yang selama ini dinilai hilang dari peta administrasi.

"Ya banyak hal ya. Tapi paling tidak tadi saya sampaikan, kalau untuk saya sendiri, paling tidak kita membuat monumen gitu. Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar secara geologis. Itu kan ada paparan Sunda, ada Sunda Besar, ada Sunda Kecil, yang kemudian sebetulnya secara administratif tuh menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya jadi Jawa Barat saja," kata Ganjar.

Menurutnya, nama Sunda memiliki makna yang jauh lebih luas dibanding sekadar penamaan wilayah. Istilah tersebut dinilai memiliki kekuatan sejarah, budaya, hingga psikologis yang dapat memperkuat identitas masyarakat.

"Padahal istilah Sunda itu mempunyai kekuatan-kekuatan sosiologis, kekuatan kultural, kekuatan psikologis yang berkaitan dengan jati diri yang ujung-ujungnya nanti tadi bisa membangun ekonomi, membangun semangat, etos kerja dan sebagainya," ujarnya.

Ganjar menjelaskan, secara historis wilayah Tatar Sunda membentang dari Banten hingga Sungai Cipamali yang kini menjadi batas Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun seiring perubahan administrasi pemerintahan, identitas tersebut perlahan memudar.

"Tapi paling tidak menurut saya, kalau saya sendiri ya, secara geografis kita tuh sudah nggak ada lagi. Mana dulu Tatar Sunda begitu luasnya? Nah sekarang kan nggak ada lagi istilah-istilah Sunda. Hanya ada yang namanya Jawa Barat," ucap Ganjar.

"Dulu Jakarta aja kan itu masuk ke wilayah Sunda secara administratif. Banten juga itu adalah wilayah Sunda. Dan sejarah menunjukkan bahwa Tatar Sunda itu mulai dari Banten itu sampai ke Cipamali bagian dari Jawa Tengah. Itu kan sudah nggak ada sama sekali. Kalau bagi saya itu sebetulnya salah satunya," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, memastikan hasil rapat menyepakati agar usulan tersebut diproses melalui mekanisme legislasi yang berlaku.