Forum Akademisi IPB Serukan Penguatan Kedaulatan Bangsa dan Evaluasi Kebijakan Internasional

Tata Kelola Negara Berbasis Ilmu Pengetahuan

Forum Akademisi IPB juga mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola negara yang transparan, akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Mereka menilai setiap keputusan strategis negara seharusnya diambil melalui proses permusyawaratan terbuka, berdasarkan hukum dan bukti ilmiah, serta didukung kajian akademik yang dapat diakses oleh publik.

Selain itu, proses perumusan kebijakan juga dinilai perlu melibatkan perguruan tinggi, komunitas ilmiah, dan masyarakat sipil melalui mekanisme konsultasi publik yang partisipatif dan demokratis.

Keprihatinan terhadap BoP dan ART

Dalam pernyataan tersebut, Forum Akademisi IPB juga menyampaikan keprihatinan terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Menurut mereka, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut perlu dikaji secara kritis, terbuka, dan akuntabel agar tidak melemahkan kedaulatan bangsa serta tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Selain itu, mereka juga menyoroti penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan ekonomi nasional.

Forum Akademisi IPB menilai kesepakatan tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena berpotensi membatasi ruang kebijakan negara, memengaruhi perlindungan industri nasional, serta berkaitan dengan isu perlindungan data pribadi dan tata kelola transfer data lintas batas.