Ambisi Besar Jokowi Diduga Jadi Biang Kerok Segudang Masalah Kereta Cepat Whoosh

Sebagai contoh, kata Nandang, proyek KCJB tetap dijalankan meski dua menteri teknis kala itu Ignasius Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago (Menteri PPN/Kepala Bappenas) telah menyatakan penolakan karena proyek dianggap tidak layak secara finansial.

“Bahkan pandangan dari ahli kebijakan publik Agus Pambagyo, yang sejak awal mengingatkan risiko besar proyek ini, juga diabaikan. Ini memperlihatkan bagaimana keputusan penting lebih didorong oleh keyakinan pribadi daripada hasil kajian teknokratik,” ucapnya.

Skema B to B Plus Dinilai Jadi Beban Negara

Nandang juga menyoroti perubahan skema bisnis proyek KCJB yang dinilai tidak konsisten.

Menurutnya, proyek yang awalnya berbasis kerja sama antar-perusahaan (business to business atau B to B) antara konsorsium BUMN Indonesia dan mitra dari Tiongkok, justru berubah menjadi skema campuran yang disebut B to B plus.

“Desain awalnya murni B to B, artinya tidak ada jaminan keuangan dari pemerintah, tetapi karena proyek bermasalah dan berpotensi gagal, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang memberikan jaminan menggunakan dana APBN,” jelas Nandang.

Ia menilai perubahan skema tersebut membuat proyek Whoosh tidak lagi murni komersial dan justru menambah beban fiskal negara.

“Pemerintah masuk untuk menyelamatkan agar proyek selesai, tetapi akibatnya justru menambah kerugian dan masalah yang lebih besar,” tambahnya.

Biaya Bengkak dan Keterlambatan Proyek

Menurut Nandang, keputusan yang diambil terburu-buru berujung pada lemahnya studi kelayakan serta berbagai kendala di lapangan, mulai dari pembebasan lahan lamban, revisi desain, hingga perubahan rute.