Sempat Terancam Nonaktif, Ribuan BPJS Warga Kota Bogor Akhirnya Terselamatkan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor menyepakati penambahan anggaran untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat yang ditanggung Pemerintah Kota Bogor.

Tambahan anggaran tersebut mencapai Rp18.991.039.300 dan masuk dalam APBD Perubahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Bogor.

Anggota Banggar DPRD Kota Bogor Dedi Mulyono mengatakan, penambahan anggaran tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat hingga akhir 2026.

“Alhamdulillah, Banggar DPRD bersama TAPD akhirnya menyepakati penambahan anggaran BPJS sebesar Rp18,99 miliar. Dengan penambahan ini, insyaallah status UHC Kota Bogor dapat kami pertahankan sampai akhir tahun 2026,” kata Dedi.

Anggaran BPJS sempat menjadi perhatian

Sebelum adanya kesepakatan tersebut, kebutuhan anggaran jaminan kesehatan menjadi perhatian karena rancangan awal APBD Perubahan 2026 belum memuat tambahan anggaran yang dinilai memadai untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hingga Desember.

Dedi mengatakan, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut angka dalam APBD. Menurut dia, alokasi anggaran BPJS berkaitan langsung dengan kepastian akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

“Yang kami bicarakan bukan hanya angka di APBD. Di balik angka itu ada warga Kota Bogor yang membutuhkan kepastian bahwa ketika mereka sakit, kartu BPJS-nya tetap aktif dan mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.