Pemkot Depok Usulkan 8 Jalan Nasional Jadi Jalan Kota, Ada Margonda hingga Juanda

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Kharisma Eka Putra mengatakan, pengajuan alih status jalan tersebut merupakan arahan kepala daerah sebagai bagian dari upaya mempercepat pelayanan publik.

“Permintaan kami dari kepala daerah langsung, yaitu agar bisa dikelola sendiri oleh Pemkot, salah satunya untuk percepatan pelayanan. Karena kalau kami intervensi anggaran di status jalan nasional, maka bukan kewenangan kami,” terangnya.

Kharisma menjelaskan, apabila alih status terealisasi, penambahan aset jalan kota juga akan berdampak pada kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan dan penataan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

“Memang semua ada risikonya. Saat ini milik nasional, pelayanannya akan menunggu dan prosesnya cukup lambat untuk infrastruktur. Tapi ketika menjadi tanggung jawab Pemkot, maka percepatan pelayanan sudah pasti bisa dilakukan dengan menggunakan APBD,” ungkapnya.

Dengan demikian, perubahan status tidak hanya memberikan kewenangan penanganan kepada Pemkot Depok, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan pengelolaan ruas jalan tersebut.

Pemkot koordinasi dengan Kementerian PU

Terkait proses administrasi, Kharisma mengatakan Pemkot Depok terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mendorong penerbitan Surat Keputusan (SK) alih status.

“Kami terus mendorong proses percepatan administrasi, tetapi kembali lagi ke teman-teman di Kementerian PU, rata-rata penurunan SK itu menelan waktu satu tahun, tapi kami akan coba komunikasi lebih aktif agar tidak sampai satu tahun,” ujarnya.