Insentif SPPG Mau Diubah, Mitra BGN Priangan Timur Minta Kebijakan Dikaji Ulang

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah skema insentif bagi mitra pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat penolakan dari sejumlah mitra di wilayah Priangan Timur.

Mereka meminta BGN mengkaji kembali rencana perubahan insentif dari sistem flat menjadi proporsional yang disebut akan mulai diberlakukan pada 5 Oktober 2026.

Keberatan tersebut disampaikan para pemilik yayasan dan pengelola SPPG yang berasal dari Pangandaran, Kota Banjar, Ciamis, Garut, hingga Kabupaten Tasikmalaya dalam pertemuan di Rumah Makan Semilir, Jalan Ciawi-Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (1/10/2026).

Perwakilan Mitra BGN, Ucu Supriatna mengatakan, persoalan utama bukan semata-mata soal besaran insentif, melainkan perubahan skema yang dilakukan ketika para mitra masih menjalankan perjanjian kerja sama (PKS).

Menurut dia, sejak awal pembangunan dapur SPPG, BGN menjanjikan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk dua tahun pertama.

Namun, dalam surat edaran terbaru, skema tersebut diwacanakan berubah. Besaran insentif nantinya disesuaikan dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di masing-masing dapur.

“Kami mohon kepada para pimpinan BGN untuk mengkaji ulang. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BGN bahwa insentif ini tentunya akan dibagi sesuai dengan jumlah KPM setiap dapur,” kata Ucu.

Ucu mengatakan perubahan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan bagi mitra yang sejak awal telah mengeluarkan modal untuk membangun dapur.