Penjelasan Disdik Jabar Soal Wacana Reaktivasi SPP SMA Negeri
Adapun dalam perjalanannya sekolah belum mampu memperbaiki seperti fasilitas toilet dan juga ruang kelas, Dedi mengungkapkan, hal tersebut akan ditanggung oleh pemerintah provinsi. Namun, dana BOS itu dia meminta agar dimaksimalkan peruntukannya.
"Nanti ada kekurangan-kekurangan apa, kan gitu. Biasanya kan kekurangannya fasilitas toilet, sekolahnya kurang ruang kelas, sekolahnya kurang pendingin ruangan, sekolahnya kurang sarana ibadah, sekolahnya kurang pagar. Nah itu kita penuhi oleh provinsi," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan, ada baiknya langkah ini dilakukan terlebih dahulu dan jangan terburu-buru menerapkan pungutan SPP bagi murid yang masuk ekonomi menengah ke atas.
"Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik gitu loh. Nanti polemik lagi," ujar Dedi. (mcr27/jpnn)
Disdik Jabar menegaskan wacana SPP SMA/SMK negeri masih sebatas pembahasan. Pemprov pilih memaksimalkan dana BOS da intervensi APBD.
Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News