Penjelasan Disdik Jabar Soal Wacana Reaktivasi SPP SMA Negeri

Purwanto menegaskan, dalam sejumlah pembahasan bersama Komisi V DPRD Jabar, Disdik mengakui masih ada kebutuhan anggaran di sekolah. Namun, sumber pembiayaannya tidak harus berasal dari SPP.

"Sudah ada beberapa kali. Dan ya kita mengiyakan bahwa sekolah mungkin masih kekurangan anggaran untuk A, B, C, D, dan sumbernya itu bisa dari berbagai macam sumber. Salah satunya bisa bersumber dari APBD, dari CSR, ya salah satunya dari sumbangan. Kan sumbangan juga tidak harus dalam bentuk SPP," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta wacana reaktivasi SPP ini harus dikaji secara hati-hati.

"Itu kan kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, disebut gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," kata Dedi di Kota Bandung, Rabu (15/7).

Sebelum muncul rencana tersebut, Dedi mengatakan, sudah menyisir dan mendatangi beberapa sekolah SMA dan SMK negeri di Jabar yang gedung dan pengelolaannya baik. Salah satunya di SMAN 1 Depok yang mana sekolah tersebut bisa mengelola dana BOS dengan tepat sasaran.

"Gini, dana BOS itu saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah nih. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Dan saya nanya ke kepala sekolah saya tanya, 'Kok sekolah Bapak bisa rapi?' 'Ya kami mengelola ini dengan baik'," jelas Dedi.

Dengan begitu, Dedi menginginkan agar saat ini yang bisa menjadi fokus pengembangan sekolah dan perbaikan-perbaikan gedung sekolah dilakukan dengan memaksimalkan dana BOS.

"Jadi tahap pertama sekarang saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik," ucapnya.