Penjelasan Disdik Jabar Soal Wacana Reaktivasi SPP SMA Negeri

Purwanto juga membantah anggapan bahwa seluruh sekolah negeri mengalami persoalan tata kelola anggaran.

Menurutnya, banyak sekolah di Jawa Barat yang mampu menjaga kualitas sarana dan prasarana melalui pengelolaan dana BOS secara efektif.

Ia mencontohkan selain SMAN 1 Depok yang sempat dipuji KDM, masih banyak sekolah lain dengan kondisi serupa.

"Banyak, SMA 2 Cibinong, banyak sekolah-sekolah yang sarana prasarananya bersih, bagus, karena tata kelola BOS-nya, perencanaannya tepat, efektif," katanya.

Meski demikian, Purwanto mengakui dana BOS memang memiliki keterbatasan karena tidak semua kebutuhan sekolah dapat dibiayai melalui skema tersebut. Karena itu, kebutuhan seperti pembangunan pagar, perbaikan musala, hingga fasilitas lain akan diupayakan melalui APBD.

"Ya walaupun ada kekurangan-kekurangan, misalnya kurang untuk emplasemen, ya kita nanti buka menu aja dari APBD diintervensi. Ini butuh perbaikan musala, ya nanti sarana ibadahnya dibuka menunya di APBD kan, intervensi pakai APBD," ujarnya.

Purwanto mengungkapkan, munculnya wacana reaktivasi SPP berawal dari aspirasi yang disampaikan sekolah-sekolah kepada DPRD Jawa Barat saat kegiatan pemantauan dan evaluasi.

"Iya memang sekolah penginnya kayak gitu, pengin gitu, pengin ini, pengin nambah anggaran. Ya kalau itu aspirasi dari sekolah, ya kalau bisa dibiayai dari APBD ya dari APBD aja kalau pimpinan atau Pak Gubernur-nya bisa mengintervensi dari APBD kan sudah menjadi komitmen," ucapnya.