Gubernur Dedi Mulyadi Tagih DBH Rp1,2 Triliun, Defisit APBD Jabar Masih Rp5,9 Triliun

"Kalau muncul anggaran Pemprov Jabar mengalami defisit Rp5,9 triliun, itu bukan karena uangnya dipakai untuk yang lain-lain. Pembangunan tetap berjalan sesuai perencanaan anggaran," ujarnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu pun memastikan berbagai program tetap berjalan sesuai rencana, mulai dari pembangunan sekolah, jalan hingga jaringan irigasi.

Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan pada belanja daerah, melainkan belum terealisasinya pendapatan dari Dana Bagi Hasil sesuai perhitungan yang telah ditetapkan.

"Yang tidak berjalan itu uang yang masuk. Asumsi yang harus dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Jawa Barat, yaitu Dana Bagi Hasil, belum seluruhnya teralisasi," tuturnya.

Dedi berharap, pemerintah pusat segera merealisasikan pembayaran tunggakan DBH tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp1,2 triliun.

Dia mengingatkan, apabila dana tersebut belum juga dicairkan, sementara kepastian pembayaran DBH tahun 2025 dan 2026 juga belum ada, maka tekanan terhadap kondisi fiskal Pemprov Jabar akan semakin besar. (mcr27/jpnn)