DPRD Kabupaten Bekasi Usut Dugaan Pencemaran Laut Tarumajaya, Hasil Tangkapan Nelayan Anjlok 70 Persen

Ia mengakui penanganan pencemaran laut memiliki tantangan tersendiri karena kewenangan pengelolaan wilayah laut berada di bawah pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Meski demikian, perusahaan yang beroperasi di wilayah daratan Kabupaten Bekasi tetap berada dalam ruang pengawasan pemerintah daerah.

Aria menambahkan, DPRD bersama perangkat daerah terkait akan menyisir perusahaan-perusahaan yang memiliki saluran pembuangan menuju laut.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi sumber pencemaran sekaligus mendukung upaya pemulihan kondisi lingkungan pesisir.

Sementara itu, Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dedi Kurniawan, mengimbau masyarakat yang menemukan dugaan pencemaran lingkungan agar menyampaikan laporan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Menurut Dedi, laporan masyarakat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan verifikasi dan tindak lanjut terhadap dugaan pencemaran lingkungan.

Di sisi lain, para nelayan di Tarumajaya mengaku merasakan dampak langsung dari perubahan kondisi perairan yang diduga tercemar.

Mereka menyebut warna air laut berubah menjadi lebih gelap dan berbau sehingga diduga merusak ekosistem serta mengurangi populasi kerang, komoditas utama yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat pesisir.