Penindakan KPK terhadap Rokok Ilegal Diapresiasi, Dinilai Perkuat Penegakan Hukum dan Lindungi Industri Legal

Pendapat serupa disampaikan oleh pengamat hukum Herman Hofi Munawar. Ia menilai bahwa konsistensi penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam kebijakan cukai.

Menurut Herman, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri legal yang selama ini berkontribusi terhadap pajak dan penyerapan tenaga kerja.

“Jika rokok ilegal tidak ditindak tegas, industri legal akan terancam. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan konsisten,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil kebijakan yang berpotensi melemahkan penegakan hukum, seperti rencana penambahan lapisan (layer) cukai dengan tarif rendah untuk rokok ilegal.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru dapat membuka celah penyimpangan baru serta menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum.

“Penambahan layer akan menambah kompleksitas pengawasan dan berpotensi memberikan ruang bagi pelanggaran,” ujarnya.

Herman menekankan pentingnya memberikan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggar hukum, agar menimbulkan efek jera.

“Sanksi harus lebih besar dari keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran. Dengan begitu, efek jera akan tercipta,” tandasnya.