5 Rekomendasi Penegakan Plasma di Indonesia

1. Ideal database plasma nasional harus terbuka, supaya publik tahu siapa yang patuh, siapa bandel.

2. Membentuk Pansus Plasma DPRD di semua Provinsi, sehingga model Riau perlu digandakan.

3. Sanksi yang tegas berupa pencabutan seluruh izin perusahaan yang mangkir.

4. Sesegera diaudit forensik dana plasma, supaya dilakukan pengusutan kerugian negara Rp2,3 triliun tahun 2018.

5. Koperasi masyarakat/petani plasma boleh bekerja sama dengan pihak manapun tetapi tidak boleh jadi boneka perusahaan.

Bagi Indonesian Audit Watch, plasma adalah hak konstitusional rakyat, bukan kemurahan hati korporasi. Dua dekade temuan BPK sudah cukup jadi bukti.

"Pertanyaannya, apakah Padangsidimpuan dan Riau akan menjadi awal babak baru penegakan plasma nasional, atau hanya catatan kecil dalam sejarah panjang pengkhianatan sawit," kata Iskandar. (mar7/jpnn)