Polemik Perubahan Nama RSUD Al Ihsan Jadi Cerminan Pola Kebijakan yang Minim Aspirasi Publik

Terlebih, penamaan institusi publik bukanlah ranah privat kepala daerah, namun milik rakyat, dan harus mencerminkan aspirasi rakyat. Jika tidak, maka kebijakan ini tak ubahnya menjadi simbolisasi kekuasaan yang tidak menyentuh kebutuhan publik secara nyata.

"Jika memang ingin menghadirkan wajah baru bagi rumah sakit kebanggaan Jawa Barat, maka mulailah dari hal yang esensial: meningkatkan mutu pelayanan, menjamin ketersediaan tenaga medis, mempercepat layanan, dan memperbaiki sistem manajemen," tuturnya. (antara/jpnn)