Polemik Perubahan Nama RSUD Al Ihsan Jadi Cerminan Pola Kebijakan yang Minim Aspirasi Publik

Pasalnya, kata dia, dalam dunia komunikasi dan manajemen merek, nama bukan hanya simbol semata, tapi representasi dari reputasi, sejarah, persepsi masyarakat, dan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam benak publik. Dan Al Ihsan bukan sekedar nama nuansa Arab, tapi brand yang dikenal, dan melekat dalam top of mind masyarakat.

"Mengubahnya berarti mengulang proses panjang membangun awareness, citra, dan kepercayaan dari nol. Setiap brand membawa investasi yang tak ternilai dalam bentuk memori kolektif. Lalu, (jika) dengan mudahnya diganti seolah hanya memindahkan papan nama, justru menunjukkan betapa kebijakan ini tampak lebih politis daripada rasional," ujarnya.

Karena pergantian nama tentu tidak sekadar memodifikasi baliho atau mengganti desain logo di kop surat, tapi ada konsekuensi biaya besar yang mengikuti, mulai dari cetak ulang dokumen, desain ulang atribut visual, penggantian logo di ambulans, seragam, bangunan, papan petunjuk arah, hingga sistem informasi digital.

Lebih jauh, menurut Suwatno, kata "Ihsan" dalam nama Al Ihsan itu sendiri memiliki konotasi positif yakni kebaikan, keikhlasan, dan pelayanan optimal, yang mengandung nilai-nilai sejati sebagai dasar moral pelayanan kesehatan dan tentu sejalan dengan semangat kemanusiaan universal, tidak bertentangan dengan kearifan lokal, bahkan sangat kompatibel dengan nilai Islam yang diyakini oleh mayoritas warga Jawa Barat.

"Bukankah itu semua sesuai? Bahkan realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat Sunda memiliki hubungan historis dan kultural yang erat dengan Islam," katanya.

Nama bernuansa Arab, kata dia, dianggap religius bukan asing, dan nama "Ihsan" sendiri disebutnya lebih netral dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang menggunakan nama bernuansa "Arab-Islam" dalam penamaan RSUD dengan tetap mengakar pada konteks lokal, seperti RSUD Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

"Itu diambil dari nama Syekh Yusuf Abul Mahasin al-Maqassari, seorang ulama besar, tokoh tarekat, pejuang anti-kolonial, dan pahlawan dari Sulawesi Selatan. Jika ada yang berpendapat perbandingan tersebut tidak apple to apple, maka kita bisa pula mengatakan bahwa justru nama 'Ihsan' lebih netral dibanding nama tokoh penyebar agama Islam yang lebih 'ideologis'," ujarnya.

Dia menambahkan dalam demokrasi yang sehat, kebijakan publik seharusnya berangkat dari proses konsultasi, keterlibatan publik, dan pengkajian yang mendalam. Kebijakan semacam ini perlu diuji secara akademik, dikaji dampaknya, dan dilandaskan pada urgensi objektif, bukan intuisi semata. Sebuah survei tentang pro dan kontra perubahan nama akan jauh lebih elegan daripada sekadar mengandalkan persepsi pribadi penguasa.